APTISI Dorong Penguatan Peran PTS, Kemendiktisaintek Siap Jaga Keseimbangan dengan PTN

Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (APTISI) kembali menegaskan pentingnya peran Perguruan Tinggi Swasta (PTS) dalam meningkatkan akses pendidikan tinggi dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Hal tersebut mengemuka dalam kegiatan bertajuk “Membangun Perguruan Tinggi Swasta Unggul dan Berdampak Bersama Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi (Kemendiktisaintek) dan APTISI se-Indonesia” yang digelar di Universitas Komputer Indonesia (UNIKOM), Bandung, Minggu (14/6/2026).

Kegiatan tersebut dihadiri Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, Prof. Dr. Brian Yuliarto, S.T., M.Eng., Pembina APTISI Dr. H. Marzuki Alie, S.E., M.M., Ketua APTISI Pusat Prof. Dr. Ir. H. M. Budi Djatmiko, M.Si., M.E.I., jajaran pimpinan APTISI se-Indonesia, serta para pemangku kepentingan pendidikan tinggi.

Dalam forum tersebut, Mendiktisaintek menyampaikan komitmennya untuk menindaklanjuti berbagai aspirasi yang disampaikan APTISI. Salah satu langkah yang akan dilakukan adalah menjaga keseimbangan penerimaan mahasiswa baru antara Perguruan Tinggi Negeri (PTN) dan PTS dengan memastikan kuota mahasiswa PTN tahun akademik 2026/2027 tidak mengalami peningkatan.

“Kami ingin seluruh perguruan tinggi di Indonesia dapat berkembang secara optimal, termasuk Perguruan Tinggi Swasta yang memiliki kontribusi besar dalam meningkatkan partisipasi pendidikan tinggi nasional,” ujar Prof. Brian.

Berbagai aspirasi juga disampaikan oleh pengurus APTISI dari berbagai daerah. Ketua APTISI Provinsi Sumatera Selatan, Dr. Drs. Muhamad Helmi, M.S., meminta pemerintah memberikan perhatian yang lebih proporsional kepada PTS melalui kebijakan yang berkeadilan.

Menurut Muhamad Helmi, saat ini PTS diwajibkan memenuhi Indikator Kinerja Utama (IKU) yang sama dengan PTN. Namun, di sisi lain, PTN memperoleh dukungan anggaran melalui Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN), sedangkan PTS belum mendapatkan dukungan serupa.

“PTS dan PTN sama-sama dituntut memenuhi IKU yang ditetapkan pemerintah. Karena itu, kami berharap pemerintah memberikan perlakuan yang adil dan setara. Jika PTN mendapatkan bantuan operasional, maka PTS juga perlu memperoleh dukungan dalam bentuk Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Swasta (BOPTS) atau penambahan kuota KIP Kuliah bagi mahasiswa PTS,” ujarnya.

Ketua APTISI Pusat, Prof. Budi Djatmiko, menyambut positif respons yang diberikan pemerintah terhadap berbagai persoalan yang dihadapi PTS. Menurutnya, APTISI terus mendorong terciptanya ekosistem pendidikan tinggi yang sehat, tanpa dikotomi antara PTN dan PTS.

Selain membahas keseimbangan penerimaan mahasiswa, forum tersebut juga menyoroti sejumlah isu strategis lainnya, seperti kebijakan Universitas Terbuka, Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah, sistem akreditasi, pembebasan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) bagi perguruan tinggi, serta penyusunan naskah akademik dan kajian kebijakan pendidikan tinggi.

APTISI berharap sinergi yang semakin kuat antara pemerintah dan perguruan tinggi dapat menghasilkan kebijakan yang mendukung keberlanjutan serta daya saing pendidikan tinggi nasional. Melalui kolaborasi tersebut, PTS diharapkan semakin berperan dalam meningkatkan Angka Partisipasi Kasar (APK) pendidikan tinggi sekaligus mendukung pembangunan sumber daya manusia Indonesia yang unggul.